Jakarta.PALI Ekspres — Pengacara internasional Erles Rareral, SH, MH, yang juga Direktur Hukum CIC Indonesia, meminta aparat penegak hukum dan lembaga pengawas negara turun langsung ke Provinsi Bengkulu.
Permintaan itu ditujukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia guna menindaklanjuti dugaan kerugian keuangan negara pada sejumlah proyek fisik.
Menurut Erles, permintaan tersebut merujuk pada laporan dan pemberitaan yang disampaikan Ketua Umum organisasi kemasyarakatan OMBB, M. Diamin, terkait indikasi penyimpangan pada pekerjaan fisik di lingkungan Dinas PUPR Kota Bengkulu.
Ia menjelaskan, proyek yang disorot mencakup pekerjaan fisik sejak tahun 2021 hingga 2025 yang disebut telah menjadi perbincangan luas di media daring dan masyarakat setempat.
“Kami meminta KPK dan BPK RI turun langsung untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh. Jika ditemukan kerugian negara atau unsur tindak pidana korupsi, maka harus diproses sesuai hukum yang berlaku,” ujar Erles kepada wartawan PALI Ekspres pada Sore 17/02/2026.
Erles menegaskan, penegakan hukum tidak boleh tebang pilih, terlebih apabila berkaitan dengan penggunaan anggaran publik. Ia juga mengutip arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai pentingnya pemberantasan korupsi secara tegas dan tanpa pandang bulu.
“Siapa pun yang terbukti merugikan keuangan negara harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum,” tambahnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas PUPR Kota Bengkulu maupun pemerintah daerah setempat belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan tersebut.
