Samarinda, PALI Ekspres | Akhirnya direm juga. Setelah gelombang kritik publik membesar, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud memilih membatalkan mobil dinas Rp8,49 miliar dan mengembalikan anggaran ke kas daerah.
Pertanyaannya sederhana kalau sejak awal dianggap wajar, mengapa harus mundur setelah gaduh?
Di sinilah publik membaca lebih dari sekadar administrasi. Ini bukan lagi soal mobil, tetapi soal sensitivitas kekuasaan terhadap rasa keadilan masyarakat. Proses boleh saja diklaim sesuai aturan, tetapi politik anggaran tidak hidup dari legalitas semata ia hidup dari legitimasi publik.
Diskominfo menyebut keputusan ini demi menjaga harmoni dan kepercayaan. Baik. Tapi publik juga berhak bertanya apakah harmoni baru dicari setelah kegaduhan terjadi?
Faktanya, sinyal kehati-hatian sudah datang dari berbagai arah mulai dari KPK, BPK, Kemendagri, hingga suara tokoh masyarakat. Artinya, alarm sudah berbunyi sebelum rem benar-benar diinjak.
Mobil memang kembali. Uang memang diselamatkan. Tapi dalam politik persepsi, yang sudah terlanjur retak tidak selalu mudah dipoles ulang.
Karena dalam demokrasi modern, yang diawasi bukan hanya transaksi tetapi juga kepekaan nurani kekuasaan. (Red)
