Talang Ubi, PALI Ekspres | Belum usai cerita mega proyek di Pemerintahan Kabupaten PALI ( Penukal Abab Lematang Ilir ) Sumatera Selatan jalan ditempat, timbul permasalahan baru tentang pernyataan DPRD terkait anggaran pengadaan mobil Dinas Bupati dan Wakil Bupati kabupaten PALI.
Dari pantauan dilapangan sebesar Rp. 2 miliar dalam DPA ( Dokumen Pelaksanaan Anggaran ) tahun 2025, Ketua DPRD PALI H.Ubaidillah justru menyampaikan keterangan berbeda. Berdasarkan penjelasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah ( TAPD ) kabupaten PALI, Ia menegaskan bahwa anggaran sebenarnya mencapai Rp.12,2 miliar sudah tercantum dalam DPA dan disetujui DPRD ( Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) periode sebelumnya.
" Yang pasti sudah masuk dalam DPA", terangnya.
Pernyataan kontras ini memantik pertanyaan besar publik, Mengapa klarifikasi hasil pemanggilan TAPD baru disampaikan sekarang ?, Apakah ada alasan tersembunyi dibalik pengadaan kendaraan Dinas bernilai miliaran rupiah ini ?.
Harda Belly aktivis kabupaten PALI ikut menyoroti pernyataan sikap DPRD dan Pemkab PALI mempertanyakan terkait bantahan Ketua DPRD, H.Ubaidillah, itu kalau di anggarkan oleh Bupati lama kenapa Legislatif dan Eksekutif tidak sama - sama membatalkan.
"Bukan nya sudah jelas perintah presiden untuk melakukan efesiensi anggaran kalau berbicara kebutuhan apakah sangat urgensi kendaraan dinas milyaran tersebut," pungkasnya
Publik pun mendesak agar DPRD dan Pemkab PALI membuka seluruh dokumen dan kronologi pengadaan, demi memastikan tidak ada “rahasia besar” yang ditutupi.
Tanpa transparansi penuh, polemik ini berpotensi berubah menjadi skandal politik yang akan terus membayangi pemerintahan daerah.(Saleh/Tim)
