PALI Ekspres — Kritik pedas kembali menghantam lembaga legislatif Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI). Ketua Umum Himpunan Mahasiswa PALI (HIMAPALI), Aki Musholah, melontarkan sindiran tajam terhadap para anggota DPRD PALI yang dinilai malas menjalankan tugas dan diduga terlibat dalam penyalahgunaan anggaran perjalanan dinas.
“Anggota DPRD itu digaji untuk bekerja, bukan untuk tidur di kursi empuk atau jalan-jalan pakai uang rakyat. Kalau datang rapat saja tak sanggup, biar saya saja yang menggantikan! Minimal saya hadir dan bekerja dengan hati, bukan sekadar absen,” tegas Aki Musholah dengan nada menyindir.
Aki menegaskan, para wakil rakyat seharusnya memahami kembali tiga fungsi utama DPRD: kontrol, legislasi, dan budgeting.
“Kalau tiga fungsi dasar itu saja sudah dilupakan, lalu DPRD ini sebenarnya buat apa? Jangan-jangan cuma jadi tempat formalitas politik yang diisi orang-orang yang lupa tanggung jawab,” ujarnya menohok.
Lebih jauh, Aki menyoroti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2023 dan 2024 yang menyebut masih adanya anggota DPRD PALI yang belum menyelesaikan pengembalian uang negara.
“Kalau masih ada anggota DPRD yang punya utang pengembalian uang hasil audit BPK, itu bukan hal sepele. Itu indikasi pelanggaran serius! Rakyat menunggu kejelasan, bukan alasan,” katanya tegas.
Tak berhenti di situ, Aki juga mendesak aparat penegak hukum (APH) untuk mengusut tuntas dugaan mark up nota perjalanan dinas luar kota yang diduga dilakukan oknum anggota DPRD.
“APH jangan cuma berani ke rakyat kecil. Kalau ada dugaan mark up perjalanan dinas, usut tuntas! Jangan biarkan uang negara jadi bancakan elit yang malas,” serunya lantang.
Sebagai bentuk keseriusan, HIMAPALI akan melayangkan surat resmi kepada Badan Kehormatan (BK) DPRD PALI dan Kejaksaan Negeri PALI agar dugaan pelanggaran disiplin dan penyalahgunaan anggaran itu segera ditindaklanjuti.
“Kami tak mau kritik ini berhenti di media saja. HIMAPALI akan kirim surat resmi ke BK DPRD dan Kejari PALI agar ini diselidiki secara terbuka. Kalau lembaga legislatif sudah rusak, maka moral politik daerah ikut ambruk,” tegasnya.
Dalam hal tersebut Aki sempat kembali melontarkan sindiran menohok yang membuat publik terdiam.
“Kalau jadi wakil rakyat saja tak sanggup datang rapat, tak paham fungsi, dan malah bermasalah dengan uang negara, lebih baik mundur. Serahkan kursinya ke orang yang punya nurani dan mau bekerja. Kalau perlu, biar aku saja,” pungkasnya.(dewa)
