PALI Ekspres — Program nasional Cetak Sawah Rakyat yang seharusnya memperkuat ketahanan pangan justru memantik konflik batas wilayah desa di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Sumatera Selatan.
Alih-alih menambah produksi, program prioritas Kementerian Pertanian itu kini dipersoalkan karena dugaan penggarapan lahan tanpa izin antar pemerintah desa. Perseteruan terjadi antara Desa Tanding Marga dan Desa Kota Baru, Kecamatan Penukal Utara.
“Jangan Asal Caplok Wilayah Kami!”
Kepala Desa Tanding Marga, Ari’vai, menyebut wilayahnya sudah disurvei resmi oleh tim Dinas Pertanian, Kodim, Babinsa dan PPL dengan alokasi 45 hektar, sementara baru 27 hektar yang dibuka dalam satu Brigade Pangan, namun ia menemukan sekitar 34 hektar lahan di wilayah desanya sudah digarap oleh Pemdes Kota Baru.
“Saya dengar Kota Baru dapat 135 hektar. Tapi kalau kurang lahan jangan asal caplok wilayah desa kami. Saya masih kepala desa aktif dan merasa tidak dihargai,” tegasnya.
Ia meminta seluruh aktivitas dihentikan sebelum ada penyelesaian resmi. Ari’vai menegaskan program cetak sawah bukan hanya mengumpulkan identitas warga. Peserta juga wajib memiliki Surat Tanda Milik (STM) dari pemerintah desa setempat. Artinya, jika lahan berada di wilayah administrasi Tanding Marga, maka kewenangan administrasinya juga berada pada desa tersebut.
Menurutnya, pembukaan lahan dilakukan tanpa izin maupun koordinasi dengan pemerintah desanya, padahal batas desa sudah jelas dan terdapat peta SID hasil pemetaan.
Ia mengaku telah melapor dan berkoordinasi dengan Dinas Pertanian DPMD. Camat Penukal Utara Babinsa & Bhabinkamtibmas PPL Konsultan & Brigade Pangan Pihak pemborong. Namun sampai sekarang belum ada pertemuan resmi kedua desa, sementara lahan sudah telanjur dibuka dan diukur.
Program Pangan jangan sampai berubah Jadi Konflik Wilayah Program yang digadang memperkuat pangan malah berpotensi memicu sengketa administrasi desa.
Pertanyaan publik pun menguat Apakah pemerintah desa boleh menggarap lahan desa lain tanpa persetujuan dan batas administrasi yang jelas, jika tidak segera diselesaikan, bukan hanya program cetak sawah terhambat konflik sosial antar warga bisa ikut membesar. (Tim)
