Menurut Hadi, wacana rekonsiliasi politik kerap muncul sebagai upaya menjaga stabilitas pemerintahan. Namun, ia menilai hal tersebut perlu dipahami secara proporsional dan tidak dijadikan syarat utama dalam pembangunan daerah.
“Rekonsiliasi bukan satu-satunya faktor penentu kemajuan. Yang lebih penting adalah bagaimana pemerintahan berjalan secara efektif dan berpihak kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pemimpin baru tetap memiliki tanggung jawab penuh dalam menjalankan roda pemerintahan secara profesional, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta berorientasi pada kepentingan publik. Mandat yang diberikan masyarakat melalui proses demokrasi menjadi landasan utama dalam setiap kebijakan.
Hadi juga menambahkan bahwa pembangunan daerah seharusnya tetap berjalan, baik dengan maupun tanpa rekonsiliasi politik. Menurutnya, yang dibutuhkan adalah perencanaan matang, kerja efektif, serta kemampuan membangun kolaborasi secara terbuka dan transparan.
Pandangan serupa disampaikan oleh Muslim Abdurrasyid. Ia menilai bahwa rekonsiliasi, jika dilakukan, sebaiknya dimaknai sebagai upaya memperkuat sinergi demi kepentingan publik, bukan sebagai tujuan akhir.
“Yang paling penting adalah memastikan setiap kebijakan tetap berpijak pada prinsip akuntabilitas, profesionalitas, dan kepentingan masyarakat,” katanya.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak ditentukan oleh ada atau tidaknya rekonsiliasi politik, melainkan oleh kualitas kepemimpinan, tata kelola pemerintahan yang baik, serta komitmen menghadirkan hasil nyata bagi masyarakat.
Dengan demikian, fokus utama pemerintahan diharapkan tetap pada kerja nyata dan pelayanan publik, bukan semata pada dinamika politik yang berkembang.
