JAKARTA. PALI Ekspres | Ketua Umum Serikat Pengemudi Online Indonesia (SePOI), Mahmud, mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera mengevaluasi dan mencabut kebijakan pembatasan potongan maksimal 8 persen bagi aplikator transportasi online roda dua (R2).
Kebijakan tersebut tertuang dalam Perpres Nomor 27 Tahun 2026 yang mulai diberlakukan 1 Juli 2026. Mahmud menilai aturan tersebut berpotensi menimbulkan persoalan baru jika diterapkan tanpa perhitungan matang terhadap keberlangsungan bisnis aplikator, tarif konsumen, dan pendapatan driver.
"Jangan sampai kebijakan yang awalnya dimaksudkan untuk melindungi driver justru menghancurkan ekosistem transportasi online. Kalau aplikator tertekan, konsumen terkena dampaknya, dan pada akhirnya driver juga yang kembali dirugikan," tegas Mahmud dalam keterangan resminya, Minggu (5/10/2026).
*Potensi Pendapatan Aplikator Anjlok 60 Persen*
Mahmud menjelaskan, dengan skema potongan 20 persen sebelumnya, dari tarif perjalanan Rp30.000, aplikator memperoleh Rp6.000. Dengan batas maksimal 8 persen, pendapatan aplikator hanya Rp2.400.
Artinya terjadi penurunan pendapatan sebesar Rp3.600 atau sekitar 60 persen per order.
Padahal, biaya operasional tetap harus berjalan, mulai dari teknologi dan server, peta digital, layanan pelanggan, keamanan sistem, hingga pemasaran.
"Kalau pendapatan dipangkas secara signifikan sementara biaya operasional tetap berjalan, tentu ada tekanan terhadap keberlanjutan bisnis. Pemerintah harus menghitung ini secara realistis," ujarnya.
*Efek Domino: Konsumen Kabur, Driver Sepi Order*
Mahmud mengingatkan, jangan terjebak logika semakin kecil potongan aplikator otomatis semakin sejahtera driver.
Jika kemampuan finansial aplikator menurun, penyesuaian bisnis seperti pengurangan promosi, insentif, dan subsidi kepada pengguna sangat mungkin terjadi. Akibatnya konsumen mengurangi penggunaan ojol dan order menurun.
"Kalau promo berkurang dan biaya layanan naik, konsumen bisa mengurangi penggunaan ojol. Kalau order turun, siapa yang pertama kali merasakan? Driver," katanya.
Ia menyebut kondisi tersebut sebagai efek domino.
"Jangan sampai bebannya berpindah. Dari driver ke aplikator, dari aplikator ke konsumen, kemudian akibat order berkurang kembali lagi ke driver. Ini bukan solusi," tegasnya.
*Nasib Layanan R2 Terancam*
SePOI juga menyoroti risiko jangka panjang terhadap layanan R2. Menurut Mahmud, karakter bisnis R2 berbeda dengan R4, makanan, maupun logistik. Jika margin semakin tertekan, perusahaan bisa mengevaluasi investasi dan cakupan layanan, bahkan di kota-kota kecil.
"Kami tidak ingin sampai R2 dianggap tidak menarik secara bisnis. Jangan sampai ada pengurangan layanan di kota-kota tertentu karena secara ekonomi tidak lagi feasible," ujarnya.
*Regulasi Jangan Hanya Atur Komisi*
Mahmud meminta pemerintah melihat persoalan secara komprehensif, tidak hanya membatasi komisi. Transparansi biaya layanan kepada konsumen, sistem promosi, voucher, pembagian order, serta mekanisme algoritma juga harus diawasi.
"Kalau hanya angka komisi yang diatur, tetapi komponen lain tidak transparan, kita berpotensi menciptakan regulasi yang terlihat bagus di atas kertas tetapi bermasalah dalam praktik," katanya.
Mahmud menegaskan, SePOI bukan membela aplikator, melainkan membela ekosistem.
"Kami bukan sedang membela aplikator. Kami membela ekosistem. Driver membutuhkan order, konsumen membutuhkan tarif terjangkau, dan aplikator membutuhkan bisnis yang berkelanjutan," tegasnya.
Ia pun mendesak Presiden membuka ruang evaluasi bersama antara pemerintah, driver, aplikator, dan perwakilan konsumen.
"Kami mendukung kesejahteraan driver. Tetapi kesejahteraan tidak cukup hanya dengan memaksa komisi menjadi 8 persen. Kalau setelah itu order turun, promo hilang, biaya konsumen naik, dan layanan R2 melemah, driver tetap tidak sejahtera," pungkas Mahmud.(Ab)
