Indra Setia Haris : “Kalau mau validasi data silakan, tapi jangan jadikan rakyat korban. Rakyat sakit tidak bisa menunggu proses birokrasi,”_
Pendopo.PALI Ekspres — Polemik BPJS Kesehatan di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) kembali memanas. Indra Setia Haris, Pemerhati Kebijakan Publik, menilai pemerintah daerah saat ini justru terjebak dalam narasi pembenaran dengan mengungkit temuan Audit BPK Tahun 2023, sementara persoalan paling nyata yang dihadapi masyarakat adalah 40.499 warga PALI yang kepesertaan BPJS-nya dinonaktifkan.
Indra menegaskan pada Senin (26/1/2026), publik harus jeli membaca arah opini yang berkembang. Menurutnya, temuan audit lama jangan sampai dijadikan tameng untuk menutupi persoalan utama yang terjadi hari ini.
Ia menyebut, dokumen Audit BPK yang kembali beredar di sejumlah grup WhatsApp diduga sengaja diangkat untuk membangun kesan bahwa krisis BPJS saat ini merupakan warisan kesalahan masa lalu. Namun menurut Indra, narasi tersebut justru menjadi bumerang karena memperlihatkan perbandingan sikap kepemimpinan sebelumnya dengan kepemimpinan saat ini.
“Mereka mengumpan data Audit BPK yang di-share di grup sebelah. Tapi mereka tidak sadar itu malah jadi bukti bahwa pemimpin sebelumnya peduli dengan rakyatnya. Berbeda dengan pemimpin sekarang yang terlihat kurang peduli,” tegas Indra.
Indra menilai, ukuran kepedulian seorang pemimpin bukan ditentukan oleh pernyataan atau klarifikasi, melainkan dari kebijakan yang benar-benar dirasakan masyarakat. Ia menyoroti pengurangan kuota BPJS hingga 40.499 peserta sebagai bukti nyata lemahnya keberpihakan terhadap hak dasar rakyat.
“Coba lihat faktanya. Kuota BPJS dikurangi 40.499. Jangankan mau menambah kuota, mempertahankan yang sudah ada saja tidak mampu. Itu ciri pemimpin gagal,” katanya.
Ia menambahkan, bila pemerintah benar-benar serius melakukan pembenahan data, proses tersebut seharusnya tidak dijadikan alasan untuk memutus layanan kesehatan masyarakat.
“Kalau mau validasi data silakan, tapi jangan jadikan rakyat korban. Rakyat sakit tidak bisa menunggu proses birokrasi,” ujarnya.
Indra juga menegaskan persoalan ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut tanpa kepastian. Ia menilai masyarakat berhak menuntut realisasi janji yang sebelumnya disampaikan pemerintah dalam aksi demonstrasi.
“Sudah seharusnya demo lanjutan jika janji demo sebelumnya tidak segera dituntaskan,” tegasnya.
Menurut Indra, polemik BPJS ini sudah melampaui sekadar persoalan administratif. Ia menilai harus ada pertanggungjawaban apabila pemerintah daerah tidak menunjukkan keseriusan menyelesaikan masalah yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.
“Kalau janji tidak ditepati, masyarakat pasti akan bergerak lagi. Ini menyangkut hak rakyat untuk berobat,” katanya.
Indra menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa masyarakat tidak membutuhkan perang opini dan saling lempar kesalahan, melainkan langkah nyata yang cepat dan tepat.
“Rakyat tidak butuh alasan. Rakyat butuh BPJS aktif. Itu saja,” pungkasnya.
