Talang Ubi. PALI Ekspres | Undang - undang Dasar 1945 pada Alinea 4 memuat tujuan negara (melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan, ikut ketertiban dunia) serta menetapkan bentuk negara (Republik) dan dasar negara (Pancasila).
Namun berbeda dengan Pemerintah Kabupaten PALI ( Penukal Abab Lematang Ilir ) Sumatera Selatan yang mana makna tercantum pada undang-undang dan Pancasila tidak berlaku bagi warganya dikarenakan hanya untuk merangkul sesaat demi meraih kepemimpinan.
Pasalnya warga masyarakat yang hendak berobat di salah satu rumah sakit di wilayah kabupaten PALI harus menelan pahitnya kekecewaan.
"Kami datang mau berobat, ternyata BPJS mati. Katanya PALI Sehat, nyatanya kesehatan rakyat dikorbankan,” ujar seorang warga, senin (5/1/2026).
Keputusan pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) menonaktifkan lebih dari 40.499 peserta BPJS Kesehatan yang dibiayai APBD memicu gelombang kekecewaan masyarakat. Kebijakan itu dinilai bertolak belakang dengan slogan pemerintahan Bupati Asgianto dan Wakil Bupati Iwan Tuaji yang mengusung program prioritas “PALI Sehat Bersama.”
Fakta di lapangan menunjukkan banyak warga gagal berobat ke Puskesmas maupun rumah sakit karena mendapati kartu BPJS mereka nonaktif tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Selama kampanye dan berbagai kesempatan resmi, Asgianto–Iwan menyatakan kesehatan masyarakat sebagai prioritas. Namun kini, justru sektor kesehatan yang terkena “efisiensi anggaran”.
Pertanyaan publik pun mengemuka:
• Mengapa efisiensi dilakukan dengan memotong jaminan kesehatan rakyat kecil?
• Di mana letak prioritas kesehatan yang dijanjikan?
• Mengapa kebijakan sepenting ini tidak disosialisasikan secara masif sebelumnya?
Keputusan pemutusan kepesertaan tersebut tertuang dalam surat Dinas Kesehatan PALI yang menyatakan penonaktifan karena efisiensi anggaran tahun 2026. Artinya, ini bukan sekadar kebijakan teknis, tetapi mencerminkan arah pengambilan keputusan di tingkat pimpinan daerah.
Program PALI Sehat Bersama kini dinilai warga hanya tinggal slogan. Banyak masyarakat kecil harus menunda berobat, menanggung biaya sendiri, bahkan ada yang pulang karena tidak mampu.
Sebagian warga menyebut, pemerintah tampak lebih sibuk pada retorika pembangunan ketimbang menjamin hak dasar kesehatan.
“Kalau benar-benar pro rakyat, BPJS tidak akan dimatikan. Pemerintah seolah menutup mata,” keluh warga lainnya.
Dalam surat Dinas Kesehatan, fasilitas kesehatan hanya diminta mengumumkan lewat media sosial. Padahal tidak semua warga punya internet, banyak warga pedesaan tidak mengikuti akun resmi pemerintah dan tidak ada surat pemberitahuan langsung ke peserta
Kondisi ini membuat kebijakan terkesan dilakukan diam-diam, sampai akhirnya masyarakat mengetahuinya saat ditolak berobat.
ketika menyangkut pemotongan layanan vital seperti BPJS, bupati dan wakil bupati tidak bisa bersembunyi di balik alasan teknis efisiensi.
Jika kepemimpinan benar-benar berpihak pada rakyat, kesehatan mestinya menjadi pos terakhir yang dipotong, bukan yang pertama.(Js/Red)
