Abu Rizal : "Selama surat penonaktifan itu masih “hidup”, maka penderitaan rakyat juga ikut diperpanjang, Ini bukan sekadar soal prosedur. Ini soal tanggung jawab moral negara terhadap warganya.dan ketika negara gagal hadir dalam urusan paling dasar "kesehatan" maka yang runtuh bukan hanya pelayanan publik, tapi juga kepercayaan rakyat itu sendiri."_
Pendopo.PALI Ekspres | Koordinator Masyarakat Peduli PALI (MPP) Abu Rizal. secara tegas meminta Dinas Kesehatan Kabupaten PALI segera mencabut surat penonaktifan BPJS dan menerbitkan surat reaktivasi resmi.
Tanpa langkah administratif tersebut, seluruh pernyataan pemerintah hanyalah janji kosong. Selama surat penonaktifan tidak dicabut, maka kebijakan itu tetap sah dan terus berjalan. Artinya, puluhan ribu warga PALI masih berada dalam status kehilangan jaminan kesehatan.
" Ini bukan persoalan tafsir. Ini hukum administrasi dasar. Surat negara tidak gugur dengan sendirinya. Harus ada surat tandingan: pencabutan atau reaktivasi. Tanpa itu, kebijakan tetap hidup" Jelas nya
Jika hari ini Dinas Kesehatan PALI memilih diam, maka itu sama artinya membiarkan dampak kebijakan ini terus menghantam rakyat. Diam bukan netral. Diam adalah persetujuan.
Lebih ironis, masyarakat dipaksa menyesuaikan diri dengan dalih “kuota”, sementara negara tidak mau menyesuaikan kebijakannya dengan kebutuhan rakyat. Rakyat disuruh antre hak, tapi birokrasi bebas menghapusnya lewat selembar surat.
MPP mendesak pencabutan, karena tanpa reaktivasi resmi ini bukan solusi sementara — ini pemiskinan sistematis atas akses kesehatan.
Kita sudah melihat dampaknya: pasien penyakit kronis tak bisa mengambil obat rutin, warga rujukan terpaksa menjual harta karena BPJS mati, ibu hamil hidup dalam kecemasan, bahkan pasien kusta menahan sakit berminggu-minggu karena tak bisa berobat. Semua itu bukan akibat bencana, melainkan akibat kebijakan.
"Selama surat penonaktifan itu masih “hidup”, maka penderitaan rakyat juga ikut diperpanjang, Ini bukan sekadar soal prosedur. Ini soal tanggung jawab moral negara terhadap warganya.dan ketika negara gagal hadir dalam urusan paling dasar "kesehatan" maka yang runtuh bukan hanya pelayanan publik, tapi juga kepercayaan rakyat itu sendiri." Tegas Abu Rizal.(Bj)
