Bengkulu Kota.PALI Ekspres — Tekanan publik terhadap kualitas pembangunan infrastruktur di Kota Bengkulu mulai menguat. Ketua Umum Ormas Maju Bersama Bengkulu (OMBB), M. Diamin, secara terbuka meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Bengkulu, serta aparat penegak hukum (APH) turun langsung melakukan audit fisik terhadap proyek-proyek Dinas PUPR Kota Bengkulu tersebut.
Permintaan itu menyasar pekerjaan tahun anggaran 2021 hingga 2025 yang disebut masyarakat menunjukkan tanda-tanda kerusakan lebih cepat dari umur teknis semestinya.
“Kami tidak menuduh siapa pun, tetapi kondisi di lapangan perlu diuji. Audit fisik penting agar publik tahu apakah pekerjaan sudah sesuai spesifikasi atau tidak,” kata Diamin, Senin (16/2/2026).
OMBB menilai pemeriksaan tidak cukup hanya berbasis dokumen, melainkan perlu verifikasi langsung di lokasi pekerjaan. Menurut mereka, kualitas konstruksi hanya bisa dinilai melalui pengujian teknis, bukan laporan semata.
Sejumlah dokumentasi yang beredar di masyarakat, memperlihatkan indikasi kerusakan pada beberapa proyek infrastruktur dan proyek-proyek fisik lainnya. Namun ia menegaskan, temuan tersebut belum dapat disimpulkan sebagai pelanggaran.
“Justru audit diperlukan agar tidak ada tuduhan sepihak. Kalau sesuai standar, pemerintah akan terlindungi. Kalau tidak, ada mekanisme pertanggungjawaban,” ujarnya.
OMBB menyoroti proyek infrastruktur merupakan belanja publik bersumber dari APBD maupun APBN sehingga wajib memenuhi standar mutu dan umur layanan konstruksi.
OMBB meminta pemeriksaan dilakukan terbuka untuk menghindari spekulasi liar serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pembangunan daerah.
Hingga berita ini disusun, Dinas PUPR Kota Bengkulu belum memberikan pernyataan resmi terkait permintaan audit tersebut.
Redaksi PALI Ekspres masih berupaya memperoleh klarifikasi untuk mendapatkan penjelasan teknis dari pihak terkait, dan perkembangan selanjutnya akan bergantung pada apakah lembaga pengawas negara menindaklanjuti permintaan audit lapangan tersebut.
Redaksi memastikan liputan ini menunggu konfirmasi resmi pihak terkait dan akan diperbarui sesuai hasil pemeriksaan lembaga berwenang. (Ab)
