Jakarta.PALI Ekspres | Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya meluruskan sejumlah narasi yang menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) memangkas anggaran pendidikan. Ia menegaskan, informasi tersebut tidak benar dan menekankan bahwa pemerintah justru memperkuat sektor pendidikan.
Menurut Teddy, anggaran pendidikan tahun 2026 telah disepakati bersama antara Pemerintah, DPR, dan Badan Anggaran DPR, termasuk rincian penggunaan dan peruntukannya. Karena itu, tidak ada program pendidikan strategis yang dihentikan akibat implementasi MBG.
“Seluruh program pendidikan prioritas tetap berjalan bahkan diperkuat. Tidak ada pemangkasan anggaran pendidikan karena MBG,” tegas Teddy dalam keterangannya.
Teddy menjelaskan, pemerintah memastikan berbagai program bantuan pendidikan seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Program Indonesia Pintar (PIP) tetap berjalan.
Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah juga memperluas akses pendidikan melalui program Sekolah Rakyat yang menyasar anak putus sekolah. Program ini dilengkapi fasilitas tempat tinggal, pendidikan, makan bergizi, serta jaminan kesehatan.
Hingga tahun lalu, program tersebut telah menjangkau sekitar 16–20 ribu siswa di 166 sekolah. Pemerintah menargetkan penambahan 100 sekolah baru pada tahun ini.
Terkait infrastruktur, Teddy menegaskan pemerintah pusat tetap mengambil langkah konkret meski pengelolaan sekolah merupakan kewenangan pemerintah daerah.
Pada 2025, pemerintah melakukan renovasi sekitar 16.000 sekolah dengan total anggaran sekitar Rp17 triliun. Langkah ini dilakukan untuk memperbaiki kondisi sarana pendidikan di berbagai daerah.
Selain itu, percepatan digitalisasi pembelajaran juga terus didorong melalui distribusi sekitar 280.000 unit TV digital ke sekolah-sekolah, yang jumlahnya akan terus ditingkatkan secara bertahap.
Pemerintah juga memastikan perhatian terhadap kesejahteraan tenaga pendidik. Insentif guru honorer yang menjadi kewenangan daerah tetap didukung pemerintah pusat melalui peningkatan bantuan menjadi Rp400.000. Sementara itu, tunjangan guru non-ASN dinaikkan dari Rp1.500.000 menjadi Rp2.000.000 pada 2025.
Perbaikan juga dilakukan pada mekanisme penyaluran tunjangan, yang kini ditransfer langsung ke rekening guru setiap bulan. Sebelumnya, penyaluran dilakukan per tiga bulan melalui pemerintah daerah.
Dengan berbagai langkah tersebut, Teddy menegaskan bahwa narasi yang menyebut MBG mengurangi anggaran pendidikan tidak berdasar.
“Yang terjadi justru penambahan dan penguatan program pendidikan agar manfaatnya lebih fokus dan tepat sasaran bagi siswa, guru, maupun sekolah,” pungkasnya.(Red)
