PALI Ekspres | Talang Ubi – Rencana pelaksanaan Survey Seismik 3D Peony oleh Pertamina EP di sejumlah desa di Kecamatan Talang Ubi mulai memicu gelombang penolakan. Meski sosialisasi telah dilakukan di beberapa wilayah, sejumlah pemuda dan tokoh masyarakat menilai proyek tersebut tidak layak dilanjutkan sebelum ada kepastian mengenai skema ganti rugi bagi warga yang terdampak.
Penolakan tersebut disampaikan Ketua Umum AP3, Abu Rizal. Menurutnya, hingga kini belum ada penjelasan yang terbuka dan rinci mengenai mekanisme serta besaran ganti rugi apabila kegiatan seismik menimbulkan kerusakan terhadap rumah, lahan pertanian maupun aset masyarakat.
"Survey seismik ini bukan hal baru di Kabupaten PALI. Sudah beberapa kali dilakukan dan hampir selalu menyisakan persoalan. Yang paling sering dikeluhkan masyarakat adalah kerusakan rumah dan lahan, sementara mekanisme ganti ruginya tidak pernah benar-benar memberikan kepastian," tegas Abu Rizal.
Ia menilai, pengalaman dari pelaksanaan survey sebelumnya seharusnya menjadi bahan evaluasi serius bagi perusahaan. Menurutnya, selama belum ada jaminan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat, pelaksanaan Survey Seismik 3D Peony sebaiknya ditunda bahkan dihentikan.
"Sebelum Pertamina mampu memberikan jaminan yang jelas terhadap ganti rugi, jangan memaksakan kegiatan ini. Jangan sampai masyarakat kembali menjadi pihak yang menanggung risiko, sementara kepastian penyelesaiannya tidak ada," katanya.
Abu Rizal menyebut berbagai keluhan masyarakat pada pelaksanaan survey terdahulu meliputi rumah yang mengalami retak, kerusakan lahan pertanian hingga terganggunya aktivitas warga. Ia mengatakan kompensasi yang diterima masyarakat, menurut keluhan warga, dinilai tidak sebanding dengan kerugian yang dialami.
Senada dengan itu, tokoh masyarakat PALI, Indra Setia Haris, juga menyampaikan penolakannya. Ia menilai setiap pelaksanaan survey seismik selama ini selalu diikuti protes masyarakat yang merasa dirugikan.
"Yang menikmati hasilnya perusahaan, tetapi masyarakat justru yang menanggung dampaknya. Setiap ada survey seismik, keluhan rumah retak, kolam ikan rusak, hingga lahan pertanian terganggu selalu muncul. Persoalan ini terus berulang," ujar Indra.
Menurut Indra, posisi masyarakat sering kali berada pada kondisi yang lemah ketika berhadapan dengan perusahaan besar. Karena itu, ia meminta pemerintah dan perusahaan tidak hanya berfokus pada kelancaran proyek, tetapi juga memberikan kepastian perlindungan terhadap warga yang berpotensi terdampak.
"Kami meminta Survey Seismik 3D Peony dihentikan terlebih dahulu sampai ada standar ganti rugi yang jelas, transparan, dan tidak merugikan masyarakat. Jangan sampai proyek berjalan, tetapi persoalan warga kembali diabaikan," tegasnya.
Hingga berita ini ditayangkan, belum terdapat keterangan resmi dari pihak Pertamina EP terkait tanggapan atas penolakan tersebut maupun mengenai skema ganti rugi yang dipersoalkan sejumlah tokoh masyarakat. PALI Ekspres akan memberikan ruang hak jawab dan klarifikasi apabila pihak perusahaan menyampaikan penjelasannya. (Red)
