PALI Ekspres | Kebijakan pemangkasan anggaran kerja sama media oleh Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Sumatera Selatan, menuai sorotan dari kalangan jurnalis.
Melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfostaper), nilai advertorial media online pada 2026 ditetapkan Rp1 juta per paket melalui sistem e-katalog. Angka ini turun signifikan dibanding 2025 yang mencapai Rp3 juta.
Penurunan tajam tersebut memunculkan pertanyaan di kalangan pelaku media. Sejumlah wartawan menilai kebijakan itu perlu dikaji ulang karena dikhawatirkan berdampak pada keberlangsungan ekosistem media lokal.
Dodi, wartawan yang bertugas di Kabupaten PALI, menilai nilai Rp1 juta terlalu rendah untuk kerja sama publikasi.
“Media tentu tetap menjaga independensi. Namun dukungan pemerintah juga penting untuk menjaga ekosistem media tetap sehat. Kebijakan ini sebaiknya dikaji ulang,” ujarnya.
Ia menegaskan, peran media massa sangat strategis dalam menyampaikan program dan capaian pemerintah kepada masyarakat.
“Tanpa publikasi media, informasi pembangunan tidak akan tersampaikan secara luas kepada publik,” tegasnya.
Sorotan muncul karena di tengah dorongan transparansi dan publikasi pembangunan, anggaran kerja sama media justru mengalami penurunan signifikan. Secara administratif kebijakan ini dimungkinkan, namun secara kebijakan publik dinilai perlu penjelasan yang lebih komprehensif, terutama terkait prioritas anggaran.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Diskominfostaper PALI, Imansyah, belum memberikan keterangan langsung terkait penurunan tarif tersebut dan mengarahkan konfirmasi kepada Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik.
Terpisah, Kabid IKP Diskominfostaper PALI, M. Adi Fitra Firmani, menjelaskan bahwa penyesuaian tarif dilakukan karena keterbatasan anggaran.
“Karena anggarannya kecil, instruksi pimpinan diturunkan agar media bisa kebagian semua,” jelasnya.
Kebijakan ini kini menjadi perhatian sejumlah pelaku media di PALI yang berharap ada evaluasi, sehingga tercapai keseimbangan antara kemampuan fiskal daerah dan keberlangsungan ekosistem pers lokal.(Bj)
