Abu Rizal.Ag., : “Rakyat tidak butuh meja biliar di kantor pejabat. Rakyat butuh pelayanan kesehatan yang layak, pendidikan yang terjangkau, serta kebijakan yang benar-benar berpihak kepada mereka,”_
Palembang.PALI Ekspres | Rencana pengadaan meja biliar senilai Rp486,9 juta untuk fasilitas pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Selatan menuai sorotan tajam dari kalangan aktivis pemuda. Kebijakan tersebut dinilai mencerminkan lemahnya sensitivitas sosial para elite terhadap kondisi masyarakat yang masih menghadapi berbagai persoalan ekonomi.
Aktivis pemuda asal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Abu Rizal, S.Ag, mengecam keras rencana pengadaan fasilitas hiburan tersebut. Ia menilai penggunaan anggaran hampir setengah miliar rupiah untuk meja biliar merupakan bentuk pemborosan yang tidak memiliki urgensi bagi kepentingan publik.
Menurutnya, rencana tersebut menjadi ironi di tengah kondisi masyarakat yang masih bergulat dengan persoalan ekonomi, akses layanan kesehatan yang belum merata, serta kebutuhan pendidikan yang masih memerlukan perhatian serius dari pemerintah.
“Ini sangat menyakitkan bagi rakyat. Ketika masyarakat masih berjuang memenuhi kebutuhan hidup, justru muncul rencana pengadaan meja biliar hampir setengah miliar rupiah untuk fasilitas pimpinan DPRD. Ini bukan hanya tidak sensitif, tapi juga menunjukkan buruknya prioritas dalam pengelolaan anggaran daerah,” tegas Abu Rizal, Minggu 08/03/2026.
Ia menilai DPRD sebagai lembaga legislatif yang seharusnya menjadi representasi suara rakyat justru terkesan menjauh dari semangat pengabdian kepada masyarakat.
Menurut Abu Rizal, setiap kebijakan penganggaran yang menggunakan dana publik semestinya berorientasi pada kebutuhan mendesak masyarakat, bukan untuk menunjang fasilitas hiburan bagi pejabat.
“Rakyat tidak butuh meja biliar di kantor pejabat. Rakyat butuh pelayanan kesehatan yang layak, pendidikan yang terjangkau, serta kebijakan yang benar-benar berpihak kepada mereka,” ujarnya.
Lebih jauh, ia menegaskan bahwa setiap rupiah yang bersumber dari APBD merupakan uang rakyat yang harus digunakan secara transparan, akuntabel, dan memiliki manfaat nyata bagi masyarakat luas.
Karena itu, Abu Rizal mendesak agar rencana pengadaan meja biliar tersebut segera dibatalkan. Ia juga meminta DPRD Sumatera Selatan melakukan evaluasi serius terhadap perencanaan anggaran agar tidak memicu kecurigaan publik terkait penggunaan dana daerah.
“Jika anggaran seperti ini tetap dipaksakan, maka wajar jika publik mempertanyakan komitmen para wakil rakyat. Jangan sampai DPRD kehilangan legitimasi moral di hadapan rakyat,” katanya.
Selain itu, ia memastikan kalangan aktivis pemuda akan terus mengawal setiap kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat.
“APBD bukan untuk memanjakan pejabat. APBD adalah amanah rakyat yang harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak DPRD Sumatera Selatan belum memberikan keterangan resmi terkait rencana pengadaan meja biliar tersebut.(Bj)
