Talang Ubi.PALI Ekspres | Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) menggelar dua agenda besar dalam bulan ini, yaitu Seleksi Tilawatil Qur’an dan Hadits (STQH) XXVIII tingkat Provinsi Sumatera Selatan serta perayaan Hari Jadi Kabupaten PALI ke-12.
Namun, pelaksanaan dua event penting tersebut menghadapi kendala serius dalam hal dukungan anggaran, terutama untuk sektor publikasi yang menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfostaper) Kabupaten PALI.
Idealnya, anggaran publikasi seperti iklan, pariwara, dan advertorial dirancang sebagai bagian dari strategi mendukung suksesnya penyelenggaraan kegiatan. Selain memberikan informasi kepada masyarakat, hal ini juga menjadi bentuk keterbukaan dan tanggung jawab pemerintah dalam menyampaikan program dan kegiatan kepada publik.
Dalam praktiknya, publikasi dalam bentuk advertorial juga merupakan produk komersial yang menjadi sumber pendapatan sah bagi perusahaan media. Namun, kali ini Pemkab PALI melalui Diskominfostaper justru mengimbau para awak media untuk mempublikasikan kegiatan tersebut secara cuma-cuma, lantaran anggaran yang tersedia pada APBD induk tahun 2025 telah habis terpakai.
"Benar, anggaran kami memang sudah habis. Sempat diajukan penambahan melalui mekanisme pergeseran anggaran, tetapi tidak terealisasi karena tidak sesuai dengan ketentuan Inpres 2025," ungkap Kepala Diskominfostaper PALI, Khairiman, S.Pt., M.Si., saat dikonfirmasi oleh wartawan.
Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten PALI, J. Sadewo, S.H., M.H., juga membenarkan informasi tersebut. Ia menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Kabid PIK Diskominfostaper, Meirilina, SST. Dalam pertemuan itu, Diskominfostaper meminta agar media membantu menyukseskan publikasi dua event besar itu secara gratis.
"Karena tidak ada anggaran, rekan-rekan jurnalis diminta untuk mempublikasikan kegiatan tersebut tanpa bayaran. Kominfo menyebutkan bahwa kemungkinan anggaran akan ditambahkan pada APBD Perubahan (APBD-P)," ujarnya.
Minimnya dukungan anggaran publikasi ini pun menuai kritik dari masyarakat. Banyak yang menilai bahwa hal ini mencerminkan lemahnya perencanaan dan kurangnya profesionalisme dari OPD terkait. Menurut warga, efisiensi anggaran seharusnya dilakukan dengan tetap mempertimbangkan skala prioritas, termasuk kebutuhan dasar masyarakat akan informasi.
"Katanya memprioritaskan hak publik, tapi masih ada hal penting yang diabaikan. Ini jelas kontradiktif!" tegas Mulyadi, warga Kecamatan Abab.{Yono\Red}
