PALI Ekspres | Tengah gencarnya wacana efisiensi anggaran, Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Provinsi Sumatera Selatan, justru disorot publik. Pasalnya, pada tahun 2025 pemerintah daerah terkesan berpesta anggaran melalui penyelenggaraan acara berskala besar yang menyerap dana miliaran rupiah, di saat kondisi keuangan daerah dan kebutuhan dasar masyarakat masih menjadi pekerjaan rumah yang belum tuntas.
Salah satu kegiatan yang menyita perhatian tersebut adalah Festival Candi Bumiayu, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten PALI melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar). Kegiatan ini diklaim sebagai upaya promosi budaya dan pariwisata daerah. Namun, besarnya anggaran yang digelontorkan justru memunculkan tanda tanya besar di tengah publik.
Berdasarkan data yang dihimpun tim media PALI Ekspres, anggaran Festival Candi Bumiayu tercatat menyerap dana yang signifikan. Alokasi tersebut meliputi penataan Area Percandian sebesar Rp419.098.750, Area Gelora November sebesar Rp1.405.102.760, honor artis Rp1.049.875.000, dan honor talent Rp192.382.500. Selain itu, anggaran juga dialokasikan untuk reward kegiatan sebesar Rp93.637.500, tambahan kegiatan Rp64.127.500, serta jasa Event Organizer (EO) sebesar Rp228.500.000.
Alih-alih diarahkan pada program prioritas yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, pengelolaan anggaran pada kegiatan Festival Candi Bumiayu justru terlihat terkonsentrasi pada pos-pos belanja pendukung acara dan hiburan. Pola ini memperlihatkan bahwa operasi anggaran lebih mengarah pada kepentingan penyelenggaraan kegiatan seremonial, bukan pada penguatan sektor dasar atau manfaat jangka panjang bagi daerah.
Susunan belanja yang didominasi oleh sewa area, honor artis, honor talent, serta jasa Event Organizer (EO) menimbulkan pertanyaan serius mengenai skala prioritas pemerintah daerah. Dalam konteks efisiensi dan pengendalian belanja, komposisi anggaran semacam ini dinilai tidak berada dalam satu barisan dengan kebutuhan riil masyarakat, melainkan lebih condong pada pencitraan dan kemeriahan acara.
Usai kemeriahan pesta yang digelar pada tahun 2025, persoalan serius justru mencuat saat memasuki tahun 2026. Sebanyak 40.499 jiwa warga di Kabupaten PALI dilaporkan mengalami penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan. Kondisi ini memicu keresahan publik, terutama karena menyangkut akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dasar.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius mengenai arah dan keberpihakan kebijakan anggaran daerah. Di satu sisi, miliaran rupiah digelontorkan untuk kegiatan seremonial dan hiburan, sementara di sisi lain ribuan warga harus menanggung risiko kesehatan akibat terputusnya jaminan layanan dasar. Kontras ini memperkuat dugaan adanya ketimpangan prioritas belanja.
Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) hingga berita ini diterbitkan belum memberikan tanggapan. Upaya konfirmasi telah dilakukan oleh wartawan media PALI Ekspres, melalui pesan konfirmasi, namun tidak mendapat balasan. Bahkan saat didatangi langsung ke kantornya, yang pihak bersangkutan mengenai tersebut tidak berada di tempat.(Dewa)
