Palembang. PALI Ekspres | Kondisi sejumlah SMA dan SMK di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) menjadi sorotan. Minimnya fasilitas dasar seperti pagar sekolah membuat lingkungan belajar kurang tertata, bahkan memungkinkan hewan ternak masuk ke area sekolah.
Persoalan ini mendapat perhatian Wakil Ketua DPRD PALI, Firdaus Hasbullah, SH, MH. Usai libur Lebaran, ia langsung melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang guna menyampaikan berbagai keluhan masyarakat terkait fasilitas pendidikan tingkat SMA/SMK.
Firdaus menjelaskan, sejak awal berdirinya Kabupaten PALI, pembangunan sekolah tingkat SMA dan SMK cukup gencar dilakukan. Namun, setelah kewenangan pengelolaan beralih ke pemerintah provinsi, pembangunan fasilitas pendukung dinilai berjalan lambat.
“Tidak cukup hanya prihatin. Kami langsung berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel, menyampaikan kondisi di lapangan sekaligus mencari solusi bersama,” ujar Firdaus.
Ia menegaskan, meskipun kewenangan SMA/SMK berada di bawah pemerintah provinsi, DPRD kabupaten tetap memiliki tanggung jawab moral untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat.
“Kalau masih di bawah kabupaten, tentu lebih mudah karena bisa langsung koordinasi dengan kepala daerah. Namun karena ini kewenangan provinsi, kita datang langsung untuk berdiskusi,” tambahnya.
Salah satu sorotan utama adalah banyaknya sekolah yang belum memiliki pagar. Kondisi ini dinilai berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban lingkungan sekolah.
“Kami melihat langsung, bukan hanya siswa yang bisa keluar masuk dengan bebas, tetapi juga hewan ternak seperti sapi bisa masuk ke halaman sekolah. Ini tentu memprihatinkan,” ungkapnya.
Menurutnya, kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena dapat mengganggu proses belajar mengajar serta menurunkan citra institusi pendidikan.
Selain persoalan infrastruktur, Firdaus juga menyampaikan masukan terkait Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Ia berharap proses penerimaan siswa dapat berjalan lebih transparan dan berkeadilan, khususnya bagi masyarakat di wilayah PALI.
“Tidak semua masyarakat memiliki kemampuan untuk menyekolahkan anak ke luar daerah. Karena itu, kami mendorong agar SPMB dilaksanakan secara transparan dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh anak untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA/SMK negeri,” katanya.
Firdaus optimistis, melalui koordinasi yang telah dilakukan, pemerintah provinsi dapat segera mengambil langkah konkret untuk meningkatkan fasilitas pendidikan di Kabupaten PALI.
“Harapannya, pembangunan fasilitas seperti pagar sekolah dan sarana pendukung lainnya bisa segera direalisasikan,” pungkasnya.(Red)
