Pangkalan Balai. PALI Ekspres | Pemerintah Kabupaten Banyuasin menegaskan komitmennya untuk melanjutkan pembangunan pintu gerbang (Exit) Tol Pangkalan Balai, sembari memastikan proses penyelesaian ganti rugi lahan dilakukan melalui musyawarah dengan masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Banyuasin, Dr. H. Askolani, S.H., M.H., saat memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Aspirasi Masyarakat terkait ganti rugi lahan yang terdampak pembangunan Exit Tol Pangkalan Balai di Kelurahan Seterio, Kecamatan Banyuasin III, dan Desa Lubuk Lancang, Kecamatan Suak Tapeh. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Guest House Rumah Dinas Bupati Banyuasin, Kamis (16/7).
Rakor tersebut dihadiri Asisten I Setda Banyuasin, Inspektur Kabupaten Banyuasin, kepala perangkat daerah beserta perwakilan, para kepala bagian, unsur Forkopimda, serta pihak-pihak terkait. Pertemuan digelar sebagai tindak lanjut atas aspirasi masyarakat yang meminta pemerintah daerah memfasilitasi penyelesaian persoalan ganti rugi lahan melalui jalur musyawarah.
Dalam arahannya, Bupati Askolani menegaskan bahwa pembangunan Exit Tol Pangkalan Balai merupakan usulan Pemerintah Kabupaten Banyuasin sebagai bagian dari strategi meningkatkan konektivitas wilayah sekaligus mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.
Menurutnya, keberadaan exit tol di Pangkalan Balai memiliki nilai strategis karena akan memberikan akses yang lebih mudah bagi masyarakat Banyuasin dan memperkuat aktivitas ekonomi di kawasan tersebut.
«"Permintaan pembangunan exit tol ini murni usulan Pemerintah Kabupaten Banyuasin. Exit tol di Gandus lebih dekat dengan Kota Palembang, sedangkan di Betung lebih banyak memberikan akses ke wilayah Musi Banyuasin. Karena itu Banyuasin membutuhkan exit tol sendiri agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," ujar Askolani.»
Ia juga menjelaskan bahwa kepadatan arus kendaraan di jalan nasional yang melintasi Banyuasin terus meningkat, sementara penanganannya berada di bawah kewenangan pemerintah pusat. Karena itu, percepatan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera, termasuk Exit Tol Pangkalan Balai, dinilai menjadi solusi untuk mengurai kemacetan sekaligus memperlancar mobilitas masyarakat.
Meski pembangunan akan terus dilanjutkan, Bupati menegaskan Pemerintah Kabupaten Banyuasin tetap mengedepankan penyelesaian persoalan ganti rugi lahan secara dialogis dan mengutamakan kepentingan masyarakat.
«"Rapat ini bertujuan mencari solusi terbaik. Saya berharap seluruh permasalahan dapat diselesaikan melalui musyawarah sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, karena jalan tol ini nantinya akan menjadi fasilitas yang dimanfaatkan oleh kita semua," tegasnya.»
Di akhir rapat, Askolani menginstruksikan seluruh perangkat daerah terkait agar terus memperkuat koordinasi dengan instansi teknis, aparat penegak hukum, dan perwakilan masyarakat dalam mengawal proses penyelesaian ganti rugi lahan.
Pemerintah Kabupaten Banyuasin berharap tercapai kesepahaman antara seluruh pihak sehingga pembangunan Exit Tol Pangkalan Balai dapat berjalan lancar, memberikan kepastian hukum bagi masyarakat terdampak, serta menjadi pengungkit percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banyuasin. (Red)
