JAKARTA, PALIEkspres.com | Polemik kesejahteraan pengemudi ojek online kembali mencuat dalam pertemuan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bersama sejumlah asosiasi dan komunitas perwakilan pengemudi ojek online, Jumat (21/8/2026).
Pertemuan yang semestinya menjadi ruang untuk mencari solusi tersebut justru kembali memperlihatkan besarnya pekerjaan rumah pemerintah dalam membenahi ekosistem transportasi online. Aspirasi driver telah disampaikan, namun hingga pertemuan berakhir belum ada keputusan konkret yang secara langsung menjamin kenaikan pendapatan maupun kesejahteraan mitra pengemudi.
Salah satu suara kritis datang dari Mahmud, perwakilan Forum Diskusi Transportasi Online Indonesia (FDTOI) yang turut hadir bersama komunitas yang tergabung dalam SePOI (Serikat Pengemudi Online Indonesia).
Mahmud secara tegas meminta pemerintah tidak terburu-buru menerbitkan regulasi tanpa menghitung dampaknya terhadap seluruh mata rantai transportasi online.
“Komdigi harus hati-hati dalam membuat suatu peraturan. Jangan sampai kebijakan yang dibuat justru menimbulkan persoalan baru. Kita harus menjaga keseimbangan ekosistem transportasi online, baik kepentingan mitra pengemudi, perusahaan atau aplikator, maupun konsumen.”
Salah satu persoalan yang disoroti adalah ketidakjelasan regulasi tarif layanan food delivery dan pengantaran paket.
Menurut aspirasi yang disampaikan dalam pertemuan, persoalan tarif tidak bisa terus dibiarkan menjadi wilayah abu-abu. Pengemudi membutuhkan kepastian agar beban operasional, jarak tempuh, waktu tunggu, hingga risiko di lapangan benar-benar diperhitungkan.
Komdigi menyampaikan pemerintah akan mengkaji dan mengatur persoalan tarif layanan tersebut agar terdapat regulasi yang lebih jelas dan dinilai adil bagi seluruh pihak.
Namun, bagi para pengemudi, kajian saja belum cukup.Sebab, selama aturan konkret belum lahir, persoalan tarif tetap berpotensi menjadi sumber ketimpangan dalam ekosistem transportasi online.
Mahmud juga kembali menyinggung polemik potongan komisi yang sebelumnya ramai menjadi perhatian publik.
Penurunan potongan hingga 8 persen, menurutnya, belum otomatis meningkatkan pendapatan pengemudi karena tidak dibarengi perubahan tarif layanan.
“Kita belajar dari persoalan potongan 10 persen yang kemudian menjadi 8 persen. Secara nyata, hal tersebut belum memberikan perubahan signifikan terhadap pendapatan mitra driver karena tarif layanan juga tidak mengalami perubahan.”
Pernyataan tersebut menjadi catatan penting bagi pemerintah. Artinya, jangan sampai sebuah kebijakan terlihat menguntungkan driver di atas kertas, tetapi tidak memberikan perubahan berarti ketika diterapkan di lapangan.
Bahkan, perubahan skema komisi juga berpotensi memengaruhi kemampuan aplikator memberikan promo dan diskon kepada konsumen.
Jika promo berkurang dan permintaan ikut turun, maka driver kembali menjadi pihak yang berpotensi terkena dampaknya. Di sinilah letak persoalan besarnya, kebijakan transportasi online tidak boleh dihitung hanya dari satu sisi.
Persoalan lain yang ikut dibawa dalam pertemuan adalah adanya larangan penggunaan atribut ojek online di sejumlah lokasi, seperti pusat perbelanjaan, apartemen, hingga gedung perkantoran tertentu.
Bagi komunitas pengemudi, persoalan tersebut bukan sekadar masalah atribut. Larangan semacam itu dinilai dapat menghambat pekerjaan driver ketika mengambil atau mengantarkan pesanan.
Pemerintah diminta memberikan perhatian serius agar tidak terjadi perlakuan diskriminatif terhadap mitra pengemudi yang sedang menjalankan pekerjaannya secara resmi.
FDTOI dan SePOI menegaskan, pengemudi harus ditempatkan sebagai bagian penting dalam ekosistem transportasi online, bukan sekadar objek yang menerima kebijakan.
Driver membutuhkan kepastian tarif.
Driver membutuhkan perlindungan.
Driver membutuhkan aturan yang jelas.
Dan yang tidak kalah penting, driver membutuhkan kebijakan yang benar-benar berdampak terhadap penghasilan mereka.
Pertemuan dengan Komdigi memang membuka ruang dialog. Namun, persoalan yang dihadapi pengemudi tidak akan selesai hanya dengan pertemuan, jajak pendapat, atau rangkaian pembahasan tanpa batas waktu. Yang dibutuhkan para driver bukan sekadar didengar. Mereka membutuhkan kepastian.
Mahmud menegaskan bahwa setiap regulasi harus diuji dampaknya terhadap tiga unsur utama: driver, aplikator, dan konsumen.
Jangan sampai pemerintah menyelesaikan satu persoalan, tetapi justru menciptakan persoalan baru di sisi lainnya.
FDTOI berharap pertemuan dengan Komdigi menjadi awal pembahasan yang lebih serius dan tidak berhenti sebagai forum seremonial.
Regulasi yang akan disusun harus mampu menjawab persoalan mendasar: kepastian tarif, perlindungan pengemudi, mekanisme potongan yang adil, keberlangsungan promo, serta perlakuan yang setara bagi driver ketika menjalankan tugas.
Sebab, setelah sekian lama menjadi bagian penting dari sistem transportasi dan ekonomi digital Indonesia, para pengemudi ojek online tentu berhak mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan yang nyata.
Pemerintah kini ditantang membuktikan bahwa suara driver yang telah didengar di ruang pertemuan benar-benar akan diterjemahkan menjadi kebijakan.
Jangan sampai setelah pintu ruang rapat ditutup, persoalan driver kembali dibiarkan berjalan sendiri di jalanan.
Driver, aplikator, dan konsumen harus sama-sama diperhatikan. Tetapi keseimbangan itu hanya akan terwujud jika pemerintah berani membuat aturan yang tegas, adil, dan benar-benar bekerja di lapangan.
Mahmud : Perwakilan Forum Diskusi Transportasi Online Indonesia (FDTOI) SePOI – Serikat Pengemudi Online Indonesia
