Notification

×

Indeks Berita

Tag Terpopuler

PPK Bungkam, Pengawasan Proyek SDN 22 Talang Ubi Mulai Diragukan

Jumat, 14 Agustus 2026 | Agustus 14, 2026 WIB | 0 Views Last Updated 2026-08-14T07:04:18Z

PALI Ekspres |  Proyek pembangunan ruang kelas SDN 22 Talang Ubi di Dusun II, Desa Beruge Darat, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), menuai sorotan Kali ini, sorotan diarahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terkait dugaan lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan proyek tersebut.


Pasalnya, berdasarkan pantauan di lapangan, kondisi pondasi dan tiang bangunan dinilai belum menunjukkan konstruksi yang kokoh. Dasar lantai bangunan juga diduga belum dilakukan pemadatan secara optimal. Selain itu, proses pengadukan beton untuk pekerjaan pondasi dilakukan secara manual.


Terkait hal tersebut, PPK sebelumnya menyampaikan kepada media bahwa pihaknya akan turun langsung ke lapangan untuk melakukan pengecekan terhadap pekerjaan tersebut. Namun, setelah dilayangkan surat permintaan konfirmasi, hingga kini PPK belum menyampaikan hasil pengecekannya.


Sikap PPK yang hingga kini bungkam dan belum menyampaikan hasil pengecekan kepada media PALI EKSPRES terkait proyek pembangunan ruang kelas SDN 22 Talang Ubi dinilai menunjukkan lemahnya profesionalitas dalam menjalankan fungsi pengawasan serta keterbukaan informasi publik.


Padahal, pengecekan lapangan yang dilakukan PPK semestinya tidak berhenti pada pemeriksaan semata, tetapi juga perlu ditindaklanjuti dengan memastikan setiap pekerjaan yang dinilai bermasalah diperbaiki sesuai ketentuan kontrak dan spesifikasi teknis.


Terlebih, pekerjaan pondasi, pemadatan dasar, serta mutu beton merupakan bagian penting dalam menentukan kekuatan dan ketahanan bangunan. Karena itu, pengawasan sejak awal pelaksanaan menjadi hal yang tidak dapat diabaikan.


Publik juga berhak memperoleh informasi mengenai tindak lanjut pengawasan terhadap proyek yang menggunakan anggaran pemerintah. Penyampaian hasil pengecekan secara terbuka penting agar tidak menimbulkan kesan bahwa persoalan di lapangan dibiarkan tanpa kejelasan.


Diamnya PPK membuat persoalan ini semakin sulit memperoleh kejelasan. Pemerintah seharusnya terbuka terhadap kritik, terlebih ketika yang dipertanyakan menyangkut pekerjaan yang menggunakan uang publik dan juga jangan sampai sikap tertutup justru menimbulkan kesan bahwa persoalan yang ada ditutupi dari publik. (Dewa)

×
Berita Terbaru Update