Talang Ubi.PALI Ekspres — Rapat yang digelar Senin (12/1/2026) di DPRD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir justru membuka tabir wajah asli kebijakan Pemerintah Kabupaten PALI. Di balik jargon “efisiensi anggaran”, hak dasar 40.499 warga atas layanan kesehatan dengan mudah dikorbankan.
Pemerintah daerah tampak kompak berlindung di balik kebijakan pusat. Kepala BPKAD Kabupaten PALI, Anita Mariani, menyebut pemangkasan anggaran BPJS Kesehatan sebagai dampak kebijakan efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah dari Pemerintah Pusat. Pernyataan ini terkesan aman, namun sekaligus memperlihatkan absennya keberanian daerah untuk membela kepentingan rakyatnya sendiri.
Lebih ironis lagi, Sekretaris Daerah PALI, Kartika Yanti, menegaskan efisiensi bersifat mandatori sesuai Surat Edaran Bersama Kementerian Keuangan dan Kemendagri. Namun saat ditanya mengapa sektor kesehatan yang dipangkas, jawabannya justru dilempar ke OPD. Sikap ini menunjukkan kegagalan pemerintah daerah dalam menetapkan prioritas dan kecenderungan cuci tangan dari tanggung jawab kebijakan.
Alasan efisiensi semakin kehilangan makna ketika fakta di lapangan menunjukkan proyek-proyek pembangunan fisik tetap berjalan, bahkan mulai dilelang sejak awal tahun 2026. Jika anggaran benar-benar krisis, mengapa proyek bernilai besar tidak ikut “dievaluasi”? Mengapa yang dipangkas justru program yang menyentuh langsung denyut hidup masyarakat kecil?
Ketidakhadiran pimpinan Dinas Kesehatan Kabupaten PALI dan Bappeda Kabupaten PALI dalam rapat krusial tersebut semakin memperkuat kesan bahwa kesehatan rakyat bukan prioritas utama. Mengirim perwakilan seolah menjadi simbol betapa isu ini dianggap sekadar formalitas, bukan krisis kemanusiaan.
Pemerintah PALI tampak lebih sigap berbicara proyek daripada berbicara nyawa. BPJS Kesehatan dianggap beban karena tidak “menguntungkan”, sementara proyek dipelihara karena menjanjikan ruang kepentingan. Ini bukan sekadar salah kebijakan, melainkan kegagalan moral dalam memaknai pembangunan.
Jika pemerintah daerah terus mempertahankan pola pikir ini, maka wajar bila publik menilai PALI sedang membangun tanpa nurani: proyek tumbuh subur, tetapi rakyat dibiarkan menanggung risiko sakit tanpa perlindungan. Pada titik ini, efisiensi bukan lagi alasan—melainkan dalih untuk mengorbankan yang lemah demi kenyamanan kekuasaan.(red)
