PALI Ekspres | 20 Februari 2026. Satu tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) memasuki fase krusial. Alih-alih menunjukkan lompatan kinerja, pemerintahan justru menuai gelombang kritik dari berbagai elemen masyarakat. Narasi kedekatan terus dipertontonkan, namun capaian konkret dinilai belum sebanding.
Pada Jumat malam (20/02/2026), Bupati Asgianto, S.T., bersama Wakil Bupati menggelar buka puasa bersama dan silaturahmi di Pendopo Rumah Dinas. Hadir Tim BERANI, jajaran OPD, camat, lurah, hingga perwakilan desa. Momentum ini bertepatan dengan refleksi satu tahun masa jabatan.
Dalam sambutannya, Asgianto menggunakan bahasa daerah untuk membangun kedekatan emosional.
“Aku teringat hari ini tepat satu tahun aku dilantik menjadi Bupati. Tidak akan ada bupati kalau tidak ada masyarakat yang memilih,” ujarnya, disambut tepuk tangan.
Namun di luar forum seremonial itu, nada publik jauh lebih keras. Kritik terhadap kinerja pemerintahan justru semakin menguat.
Sorotan paling tajam mengarah pada polemik penonaktifan puluhan ribu peserta BPJS Kesehatan di PALI. Kebijakan ini dinilai menyentuh langsung urat nadi masyarakat kecil.
Sejumlah warga mengaku kebingungan saat hendak berobat karena status kepesertaan berubah. Di tengah tekanan ekonomi, kondisi ini memicu kekhawatiran baru bagi kelompok rentan.
Hasil penelusuran menunjukkan beberapa persoalan mendasar. Validasi data penerima bantuan diduga amburadul, komunikasi publik minim dan lambat, kanal pengaduan masyarakat belum responsif. Belum ada solusi komprehensif yang diumumkan terbuka
Aktivis lokal menilai kasus ini mencerminkan lemahnya perencanaan kebijakan sosial serta buruknya mitigasi risiko. Janji Politik Belum Terasa, diluar isu kesehatan, dan juga menyoroti realisasi program unggulan. Setelah satu tahun berjalan, progres sejumlah janji kampanye dinilai belum menunjukkan hasil terukur.
Prioritas pembangunan dinilai belum konsisten, eksekusi program strategis berjalan lambat.Transparansi anggaran masih terbatas. Serapan program belum optimal, kondisi ini memunculkan persepsi bahwa pemerintahan lebih banyak merespons situasi ketimbang bekerja dengan peta jalan yang matang.
Sumber internal pemerintahan yang enggan namanya disebutkan bahkan menyebut koordinasi antar-OPD belum solid. Sejumlah kebijakan diduga lahir tanpa sinkronisasi lintas sektor, berpotensi memicu tumpang tindih program, pemborosan anggaran, dan tersendatnya pelayanan publik.
Kegiatan lesehan dan silaturahmi memang memperkuat citra kedekatan pemimpin dengan masyarakat. Namun bagi sebagian kalangan, pendekatan simbolik tidak cukup menjawab persoalan riil di lapangan.
Ketua Aliansi Pemuda Peduli PALI (AP3), Abu Rizal, S.Ag., menyampaikan kritik tegas saat dimintai keterangan
“Kabupaten PALI tidak butuh pencitraan. Rakyat butuh keputusan yang pro-rakyat, transparansi anggaran, dan kepemimpinan yang tegas.” Paparnya
Abu Rizal juga menegaskan memasuki tahun kedua, pemerintah daerah harus berani melakukan pembenahan total.
“Manajemen pemerintahan harus dievaluasi menyeluruh. Kebijakan yang tidak pro-rakyat wajib ditinjau ulang, dan ruang partisipasi publik harus dibuka selebar-lebarnya,” tegasnya.
Satu tahun memang belum menjadi vonis akhir bagi sebuah pemerintahan. Namun periode ini cukup menjadi alarm dini arah kepemimpinan. Publik PALI masih menunggu apakah tahun kedua akan menjadi momentum pembuktian atau justru mempertebal daftar kekecewaan.(Bj)
